Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) masih relatif rendah. Bahkan, program tak pernah mencapai target sejak mulai dilaksanakan pada 2017.
Ia menyebut, misalnya, dari target 20.780 hektare (ha) di 2017, hanya ada 13.211 ha kebun kelapa sawit yang berhasil diremajakan. Kemudian, pada 2018, capaian PSR hanya mencapai 15.286 ha dari target 185 ribu ha.
“Di 2019 dari target 180 ribu ha cuma tercapai 55.329 ha, 2020 dari target yang sama cuma tercapai 55.943 ha. Tahun ini sampai sekarang baru sampai 1.234 ha dari target 180 ribu ha juga,” ucapnya dalam FGD Sawit Berkelanjutan, Rabu (28/4).
Menurut Eddy, ada sejumlah kendala yang menyebabkan capaian program PSR selalu rendah dari tahun ke tahun. Pertama, peta lahan tidak dilengkapi titik koordinat yang representatif sehingga terjadi tumpang tindih pendanaan.
Kedua, status lahan bermasalah karena masuk ke kawasan hutan dan lain-lain. Ketiga, tidak ada double check atau verifikasi di lapangan atas kebenaran hasil penelitian dinas sebelum penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek).
“Ini karena biasanya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan hanya bersifat formil,” ucapnya.
Masalah keempat adalah kurangnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lapangan dalam meneliti usulan kelompok tani (poktan), seperti tidak dilibatkannya dinas kehutanan.
Kelima, lemahnya tahap persiapan peremajaan seperti pemetaan kawasan, profiling pekebun dan lembaga, pemetaan unit pengelolaan hasil serta target pasar.
Di luar itu, ada pula masalah-masalah lain seperti keengganan pekebun untuk ikut serta dalam program saat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tinggi, duplikasi usulan poktan antara dinas kabupaten dan provinsi, hingga belum terselesaikannya masalah kebun rakyat dalam kawasan hutan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Edi Wibowo menuturkan pihaknya telah merealisasikan transfer dana sebesar Rp5,9 triliun untuk program PSR sejak 2017.
Menurutnya program PSR perlu capaian lebih tinggi untuk membantu lebih banyak lagi petani swadaya memperbarui perkebunannya. “Kita tanamkan kembali kelapa sawit yang lebih berkelanjutan, berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan Ilegal,” pungkas Edi.
(hrf/agt)
