JAKARTA, SAWIT INDONESIA – DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali membuat gebrakan di awal 2021.Organisasi petani sawit terbesar di Indonesia membantu para santri untuk menjadi entrepreneur di sektor kelapa sawit khususnya pemberdayaan UKMK.
Riau menjadi provinsi pertama yang memulai program ini sebagai representasi provinsi yang memiliki perkebunan sawit terluas di Indonesia. Peluncuran program ini disertai workshop “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Pondok Pesantren di Perkebunan Sawit Melalui Kegiatan Pembibitan Guna Mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat dan Santripreneur” yang mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh KH. Muhammad Imam Aziz (Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah), H. Syamsuar (Gubernur Provinsi Riau), Ir. Gulat ME Manurung, CAPO (Ketua Umum DPP APKASINDO), Rino Afrino, ST, MM (Sekjen DPP APKASINDO), KH.Tengku Rusli Ahmad (Ketua PBNU Riau). Selain itu, Jend.TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan RI) secara virtual ikut menghadiri acara ini, di Pekanbaru, Rabu (24 Februari 2021).
Imam Aziz mengatakan penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Strategi penanggulangan kemiskinan ini telah dibicarakan secara khusus kepada Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
“Jadi mengentaskan masalah kemiskinan ini tidak hanya memberikan ikan, tetapi harus kailnya. Ini sebagai istilah saja karena kalau hanya memberikan ikan maka itu akan sekali habis. Tapi, kalau di kasih kail dapat dipakai turun-temurun,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Menurut Imam Aziz, pengembangan santripreneur sawit dapat berjalan baik asalkan ada sejumlah faktor pendukung. “Saat bicara sawit, kita harus melihat mata rantai sawit sejauh mana mana. (Sawit) dapat dijadikan turunan seperti minyak, coklat, kosmetik hingga obat-obatan. Baik petani dan pesantren mesti ada akses sampai ke sana. Kalau enggak, program ini akan biasa saja,” ujar Imam Aziz.
Pertama, dibuat pengembangan sumber daya manusia yang kuat. Dapat dilakukan pelatihan kepada santri untuk belajar mengelola sawit. Berikutnya, memberikan akses teknologi termasuk juga akses untuk mendapatkan tanah.
“Tanah ini untuk menanam, lalu teknologi dalam pengolahan hasil. Beri akses dan teknologi untuk membuat pabrik. Kalau pabriknya pabrik minyak goreng, beri jejaring bisnisnya. Kalau jejaring Ponpes sudah kuat, Tapi diperlukan juga jejaring keluar,” kata Ketua Harian PB Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, seluruh tahapan ini perlu dijalankan konsisten. Alhasil, program santripreneur ini akan sukses dan kemiskinan berkurang.
“Program santripreneur berbasis sawit adalah inisiatif bagus. Pemerintah dan khususnya NU akan mengawalnya. Baik dalam penguatan organisasi maupun relasi dengan multi stakeholder,” ucapnya.
Jend.TNI (Purn) Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), sangat mengapresiasi program santripreneur sawit. “Saya dukung program yang rekan-rekan asosiasi para petani sawit ini,” ujar Moeldoko yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO.
Syamsuar, Gubernur Riau dalam sambutannya, menjelaskan bahwa perekonomian Riau sangat dipengaruhi oleh sawit karena memiliki perkebunan yang luas. Harapannya, santripreneur dapat meningkatkan UMKM melalui pembibitan guna mendukung program peremajaan sawit rakyat dan santripreneur. Untuk itu, Riau sangat mendukung santripreneur melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Sama dengan harapan Bapak Wakil Presiden RI dapat terwujud yaitu pondok pesantren tidak saja mencetak santri dan ulama. Namun juga santri yang siap berwirausaha,” ujar Syamsuar.
Dengan program santripreneur dapat memperkuat eksistensi UMKM di masa mendatang. Di kala pandemi Covid-19, ada komitmen pemerintah untuk menumbuhkan UMKM dari daerah.
“Mudah-mudahan melalui workshop ini kita peroleh inovasi-inovasi baru. Kami dari Pemerintah Daerah support agar kegiatan ini bisa dilanjuti, santripreneur bisa berhasil sebagaimana yang diharapkan pemerintah kita,” ungkapnya.
Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDP menjelaskan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari peluncuran santripreneur yang diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin pada 1 Oktober 2020.
“Jadi, program ini sejala dengan programnya Presiden yang namanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kelemahan PSR adalah sulitnya mendapatkan bibit yang berkualitas dan ungguL. Di Dumai dan Kampar susah dapat bibit, padahal mereka sudah siap. Walaupun harus beli itu di Sumatera Utara. Kan mahal. Jadi ini sebagai upaya sinergi padu serasi. Kebetulan santrinya ada, tinggal di kebun, cocok,” ungkapnya.
Gulat mengatakan terkait kegiata pembibitan, pesantren akan dibantu oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
Dikatakan Gulat, pesantren memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang jelas dan nyata di tengah masyarakat. Khususnya pesantren-pesantren yang ada di tengah kelapa sawit.
“Pesantren dapat harus ambil peran, jangan menunggu. Nah berperan itu bisa dengan pembibitan sawit. Itukan tak perlu skil tinggi. Dan memang itu penting sekali, karena saat inikan bibit langka. Tak hanya Riau, namun seluruh Indonesia,” ucapnya.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, direncanakan akan 100 santri yang akan belajar untuk menguasai informasi dan pengetahuan perkelapasawitan mulai dari ilmu penanaman, perawatan, hingga pengolahan.
“Para santri akan belajar melalui beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan kelapa Sawit (BPD-PKS) untuk program D1 hingga D4. Kami Apkasindo yang diamanahkan Wapres KH. Ma’ruf Amin siap mengawal program ini. Kami sangat senang lantaran semua stakeholder termasuk asosiasi sawit lainnya sangat mendukung,” pungkasnya.
Kegiatan ini berjalan dari 24-25 Februari yang akan menghadirkan kegiatan field trip dan workshop untuk berbagi pengetahuan dan informasi budidaya serta teknologi sawit kepada santri maupun petani yang hadir.
Sementara itu, Helmi Muhansyah, Kepala Divisi UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjelaskan bahwa santripeneur sawit ini sejalan dengan program BPDPKS untuk pemberdayaan UKMK sawit. Launching Program dan Webinar secara online diikuti oleh 457 peserta (dibuka oleh Wapres dan Menkeu/Ketua Umum IAEI) pada 1 Oktober 2020 secara online Bersama Rektor UI, Dirut BPDP-KS, Dirjen Perkebunan, Kemenag, dan Gubernur dari 3 Provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
Dijelaskan Helmi bahwa BPDPKS mempunyai komitmen kuat untuk menjalankan program yang bersentuhan dengan petani dan masyarakata termasuk santri dan pesantren. “Bagi pesantren yang mempunyai kebun untuk diremajakan. Silakan dapat mengajukan bantuan hibah replanting kepada BPDP-KS,” ujarnya.
Menurutnya, BPDPKS menyediakan aplikasi yang mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat Melalui aplikasi PSR Online, peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik, cukup dengan menggugah secara online. Selain itu, para santri dapat berperan untuk menyediakan pembibitan bagi peserta PSR di daerah.
Dalam presentasinya, dijelaskan bahwa sudah dilakukan penyederhanaan proses administrasi dari 8 persyaratan menjadi 2 persyaratan sebagaimana tertera dalam Permentan Nomor 15 Tahun 2020.
PSR juga bertujuan mendukung Pekebun Rakyat, solusi Indonesia adalah melalui program penanaman kembali
sawit besar-besaran yang bertujuan untuk membantu Pekebun Rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya
dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal
Terobosan APKASINDO Dan BPDPKS Bangun Santripreneur Sawit di Riau
