Kementerian ESDM Mulai Bahas Aturan DMO Minyak Sawit untuk Pertamina

Dirut Pertamina Nicke Widyawati meminta pemerintah menetapkan DMO minyak sawit agar harga B100 terjangkau bagi masyarakat.

Pertamina meminta pemerintah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) minyak kelapa sawit. Dengan begitu, harga biodiesel 100% atau B100 bisa lebih murah.

Meski begitu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM belum memberikan keputusan terkait hal tersebut. “Masih pembahasan,” ujar Direktur Bioenergi Andriah Feby Misna ke Katadata.co.id pada Kamis (2/7).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya meminta pemerintah memberlakukan DMO minyak sawit untuk memproduksi biodiesel. Sehingga perusahaan bisa mendapatkan pasokan minyak sawit yang berkelanjutan dengan harga yang lebih murah dari ekspor.

“Ini seperti halnya PLN membangun 35 ribu MW, butuh suplai batu bara besar dengan volume dan harga batas bawah dan batas atas,” kata Nicke beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Nicke menjelaskan adanya mandatori biodiesel mampu memangkas impor solar. Pertamina mengklaim tak lagi mengimpor solar sejak kebijakan B20 pada Maret 2019.

Selain itu, penerapan mandatori B20 dapat membantu perusahaan menghemat biaya hingga Rp 43,8 triliun pada tahun lalu, dan diproyeksi meningkat menjadi Rp 63,4 triliun pada tahun ini.

Mandatori B20 juga berdampak pada keberlangsungan lingkungan. Pertamina mencatat ada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 9,91 juta ton pada tahun lalu.

Oleh karena itu, Pertamina bakal memproduksi B100 pada tahun depan. Hal itu sejalan dengan beroperasinya fasilitas pengolahan minyak sawit di kilang Cilacap.

Direktur Utama Pertamina Kilang Internasional Ignatius Tallulembang mengatakan perusahaan bakal menambah fasilitas pengolahan biodiesel di Kilang Cilacap dengan kapasitas produksi sebesar 3 ribu barel per hari (bph).

“Kami akan bangun dulu yang biorefinery, akan diselesaikan tahun depan dengan kapasitas 3000 bph, tahun depannya akan tambah lagi jadi 6000 bph,” ujar Ignatius dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Rabu (1/7).

Setelah itu, pihaknya akan melanjutkan kembali pembangunan kilang hijau di Plaju yang ditargetkan rampung 2023. Kilang tersebut bakal memiliki kapasitas pengolahan minyak sawit sebesar 20 ribu bph.