Jakarta – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Kementerian Pertanian dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dianggap tak mampu mencapai target peremajaan sawit rakyat.
“Saya terkaget-kaget ini, targetnya 180 ribu hektar tapi realisasinya hanya 34 ribu hektar, ini aneh, saya kecewa sekali,” ujar Anggota Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Edward Tanur di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Lebih lanjut, Edward mengimbau agar Kementan dan BPDPKS mampu mengefektifkan target peremajaan sawit rakyat agar sesuai dengan kebutuhannya.
“Peremajaan yang dilakukan saat ini dilihat dari umur sawit atau produktivitasnya? Kalau bisa ya kita harus pelajari secara matang jangan sampai umurnya masih produktif kita sudah lakukan peremajaan, ini kan buang-buang biaya,” tuturnya.
Selain peremajaan sawit, Edward berharap pemerintah lebih terbuka untuk melakukan perluasan kebun sawit ke wilayah yang selama ini tidak terjamah. Selama ini, perkebunan sawit Indonesia hanya menjamah beberapa provinsi saja di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua saja.
“Apakah bisa dikembangkan di wilayah lain kelapa sawit ini? Karena ini merupakan sumber penjaring tenaga kerja, tanah kita luas, kenapa tidak ciptakan perluasan kebun kelapa sawit ke lain provinsi seperti ke NTT (Nusa Tenggara Timur),” imbuhnya.
Sebagaimana dipaparkan Kementerian Pertanian, dari total luas areal sawit rakyat Indonesia yang seluas 5,61 juta hektare (ha), 2,4 juta ha di antaranya perlu diremajakan.
Untuk itu, Kementan membagi target peremajaan sawit ini secara bertahap. Di mana untuk tahun 2017 peremajaan sawit ditarget selesai seluas 20.780 ha, tahun 2018 sebanyak 185 ribu ha, tahun 2019 diturunkan menjadi 180 ribu ha, dan untuk 2020-2032 ditarget seluas 180 ribu ha setiap tahun.
Akan tetapi, berdasarkan data BPDPKS, target tersebut justru tak terpenuhi meski setengahnya saja. Berdasarkan data BPDPKS, realisasi peremajaan sawit hingga Oktober 2019 hanya mampu menjamah 34.528 ha lahan.
Padahal, penyaluran dana sebesar Rp2.314 triliun untuk peremajaan sawitnya sudah didistribusikan kepada sebanyak 97.702 ha lahan dan diakui mengalami peningkatan penyaluran dana sebesar 621% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, tetap tak mampu mencapai luas lahan sebagaimana yang sudah ditargetkan bersama dengan Kementan.
BPDPKS menyebut, Kementan dan BPDPKS menucurkan dana sebesar Rp 2,3 triliun untuk peremajaan lahan sawit.
“Penyaluran dana sebesar Rp2,314 triliun untuk peremajaan sawitnya sudah didistribusikan kepada sebanyak 97.702 ha (hektare) lahan,” ujar Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Dono Boestami
(zlf/zlf)
