indopos.co.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) siap mendukung pemerintah dalam percepatan program mandatori biodesel B40 yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
“Pemerintah membuat kebijakan seperti B20, B30, B40 untuk meningkatkan produktivitas anggota GAPKI. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Karena memberi manfaat pada dunia kelapa swit. Jadi saat harga sawit turun drastis, pelan-pelan harga sawit malah naik. Program ini memberikan efek yang bagus,” ujar Ketua Gapki Mufti Sarjono, saat menghadiri diskusi bertema ‘Mendukung Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan produksi Biodiesel Agar Terciptanya keamanan Perdagangan dalam negeri’ yang diselenggarakan Lingkar Media Komunikasi di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Mufti juga mendukung penarikan dana yang dipotong pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) dibawah komando Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap ekportir kelapa sawit.
“Sebab dana yang ditarik, nantinya digunakan kembali untuk pengusaha kelapa sawit. Tak hanya itu, dana yang diekspor dari kelapa sawit bisa disubsidi untuk biodiesel atau biofuel dalam negeri,” ucap Mufti.
Tak hanya itu, dana yang ditarik pemerintah juga dijadikan sarana promosi dan edukasi kepada masyarakat akan manfaat dari kelapa sawit. “Kita bisa kerjasama dengan pemerintah memberikan pendidikan kepada masyarakat terhadap isu yg sering didasarkan kepada kelapa sawit,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Biodiesel B30. Namun dalam peresmian tersebut Jokowi menginginkan program B30 menjadi B40 di tahun 2020. Presiden Jokowi mengatakan, pemanfaatan CPO sebagai bahan bakar nabati merupakan upaya Tanah Air tidak tergantung dengan Negara lain. Kendati demikian, dalam rangka optimalisasi sawit Indonesia melalui sejumlah Program Pemerintah, perlu dicermati bersama.
Mengenai kebijakan Uni Eropa yang melarang penggunaan produk kelapa sawit dari Indonesia, Presiden Jokowi pun tidak khawatir. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati bisa digunakan untuk dalam neger sehingga tidak tergantung dari negara lain.
Anggota DPR RI Komisi VII, Ridwan Hisjam menolak jika energi biodisel yang dihasilkan di Indonesia harus diekspor ke luar. Pasalnya tiap tahun pemerintah menyalurkan subsidi untuk energi sebesar Rp120 triliun.
Jika dibandingkan dari keuntungan ekspor biodisel ke luar negeri hanya Rp7 triliun, tentu tidak sebanding. Untuk itu lebih baik hasil produksi biodisel digunakan untuk dalam negeri.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan akan mengigit siapapun mafia migas. “Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Presiden,” ucap anggota Dewan yang berasal dari Malang, Jawa Timur ini.
Lebih lanjut, Politisi Golkar ini mengatakan, sejak reformasi, Indonesia belum membuat lagi kilang minyak (Refinery). Terakhir Refinery dibangun dan diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada tahun 1996, (Lokasinya lupa nyatet). “Jadi reformasi belum melahirkan apa apa, karena apa, Karena dengan impor akan dapat komisi. Duduk duduk doang dapat duit siapa yang ga mau,” ujarnya. (yay)
