Suara.com – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) angkat suara mengenai isu kudeta Partai Demokrat yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Apkasindo menilai Moeldoko tak mungkin melakukan hal tersebut.
Ketua DPW Apkasindo Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sofyan Abdullah mengatakan, pernyataan rencana kudeta yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak berdasar. Sebab Moeldoko bukan kader partai lambang mercy itu.
Bahkan Sofyan menilai isu kudeta itu justru menjadi salah satu cara pintas bagi Partai Demokrat untuk memopulerkan diri.
“Menurut saya isu kudeta itu enggak mendasarlah, enggak elok, geli mendengarnya. Masa orang luar mengkudeta. Kalau mengkudeta itu ya orang dalam lah,” ujar Sofyan kepada wartawan, Senin (8/2/2021).
Ketua DPW Apkasindo Sulsel Badaruddin Puang Sabang menilai AHY terlalu cepat menilai Moeldoko akan melakukan kudeta. Menurutnya bukti yang ada tidak cukup karena hanya berdasarkan adanya pertemuan.
“Masa orang partai yang yang jumpa Moeldoko, Moeldoko dibilang mau ambil alih partai? Nanti kalau kelompok besar lain datang, dibilang ambil alih juga kah?” katanya.
Kendati demikian, jika memang benar ada permintaan Moeldoko menjadi Ketua Umum partai Demokrat, maka hal ini harusnya jadi bahan evaluasi diri. Petinggi partai disarankannya melakukan introspeksi diri.
“Kita lihat lagi kronologisnya, yang datang itu kan orang Demokrat, bukan Moeldoko. Masa orang yang didatangi disalahkan? Kalaupun orang Demokrat meminta, belum tentu Pak Moeldoko mau,” tutur Badaruddin.
Badaruddin bilang begitu lantaran sepanjang yang dilihat petani, Moeldoko sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan partai. “Beliau cuma konsen dengan pekerjaannya, tenang dan pemikir. Eh tiba-tiba pula dibilang mau kudeta, sadis ah,” rutuk Badaruddin.
Jadi, kata Badaruddin, tuduhan tadi salah diagnosa. Ibarat penyakit, orang sakit flu dibilang sakit jantung.
“Ya salah resep lah,” katanya.
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung menyebut adanya permintaan saran dari pihak manapun kepada KSP adalah hal yang wajar. Sebab ia mengklaim Moeldoko kerap meminta pendapat dari Apkasindo soal kawasan hutan hingga ke tataniaga buah kelapa sawit.
“Kami petani sawit salah satu kelompok masyarakat yang sering datang ke Kantor KSP mengadukan segala permasalahan petani. Terkadang kami jumpa Pak Moeldoko di luar kantor,” ucapnya.
“Terus, apa bedanya kami dengan kelompok masyarakat lain yang datang ke KSP atau berjumpa di luar kantor? Saya pikir sama saja,” tambahnya memungkasi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kembali bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa sebagaimana isu yang bergulir dalam dua hari terakhir.
Dalam pernyataan pers di rumahnya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021), dia menekankan bahwa isu tersebut tak mempengaruhinya.
Sebaliknya, dia mengatakan, “Saya menikmati saja, kalau saya, menikmati saja. Silakan aja, diributkan lagi lebih bagus lagi.”
Isu bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk maju ke pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 disebut Moeldoko sebagai “dagelan dan lucu-lucuan”.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan ada aksi ‘kudeta’ di Partai Demokrat. Kekuasaannya akan digulingkan oleh 5 orang.
Dalam keterangan persnya, AHY menyebutkan sosok pelaku kudeta Demokrat. Hal tersebut AHY sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat
Pidato itu disiarkan secara Live melalui kanal Youtube miliknya Agus Yudhoyono, berjudul “Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono” pada Senin (1/2/2021) siang.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan,” ungkap AHY.