Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta semua pihak untuk mengikuti pantauan titik panas yang muncul di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai tindakan mencegah karhutla. Selain itu, patroli terpadu dengan melibatkan masyarakat juga perlu diperkuat sebagai suatu sistem pertahanan untuk mengendalikan karhutla sedini mungkin.
Hal itu dikatakan Siti Nurbaya saat memimpin rapat teknis antisipasi puncak karhutla secara virtual akhir pekan ini. Siti Nurbaya mengundang seluruh pihak terkait seperti BMKG, BNPB, TNI, Polri, BPPT, serta ahli klimatologi dari IPB. Dalam rapat dibahas tentang prakiraan cuaca dan teknik modifikasi cuaca serta kesiapan patroli desa menghadapi karhutla.
“Patroli terpadu telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan hingga kini telah terbentuk 185 posko desa dengan jangkauan hingga 555 desa di sekitar posko. Ini yang harus diperkuat dan dimaksimalkan,” kata Siti Nurbaya dalam rapat tersebut.
Siti meminta untuk terus dilakukan penguatan kapasitas pada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kini juga telah ditambah dengan kelompok paralegal. Harapannya, selain mendukung upaya pencegahan karhutla di tingkat paling tapak, kelompok MPA-Paralegal ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ekonomi, sehingga masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.
Total jumlah MPA-Paralegal di seluruh Indonesia sebanyak 12 kelompok pada tahun 2020 dan tengah diusulkan penambahannya pada tahun 2021 sebanyak 28 kelompok. Sehingga pada akhir tahun ini, diharapkan dapat terbentuk sebanyak 40 kelompok MPA-Paralegal.
Upaya lain untuk mencegah terjadinya karhutla, lanjut Situ Nurbaya, memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan di wilayah rawan karhutla. Upaya TMC di Provinsi Riau, pada fase pertama 10 Maret-5 Apr 2021, secara umum meningkatkan curah hujan sekitar 33%–64% terhadap curah hujan alamnya. Penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan adalah sekitar 194,3 juta M3.
Sedangkan pada fase kedua, secara umum persentase penambahan curah hujan periode di Provinsi Riau pada Juli 2021 adalah sebesar 2% terhadap curah hujan alamnya. “TMC ini telah kita intensifkan beberapa tahun terakhir dan akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita,” ungkap Siti Nurbaya.
Bagian lain yang sangat penting, lanjutnya, yakni upaya penegakan hukum, dimana Polri telah mengembangkan sistem terkait dengan pidana. Kementerian LHK (KLHK) juga memiliki pola penegakan hukum yaitu dengan memberikan peringatan kepada perusahaan pemilik kebun sawit dan sebagainya apabila muncul titik panas di lokasi usahanya.
Prediksi Iklim dan Cuaca 2021
Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan prediksi iklim dan cuaca tahun 2021 di Indonesia. Dwikorita dalam paparannya memberikan kesimpulan bahwa Indeks ENSO Juli 2021 menunjukkan kondisi netral dan diprakirakan netral hingga awal 2022.
Pada sekitar Agustus-Oktober 2021, katanya, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori rendah, sedangkan November 2021 hingga Januari 2022 masuk kategori menengah-tinggi. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan untuk mewaspadai potensi karhutla kategori menengah hingga tinggi pada Agustus 2021 di Pulau Sumatera bagian tengah dan sebagian NTB dan NTT.
Selain itu, BMKG memprediksi puncak musim kemarau pada beberapa wilayah rawan karhutla antara lain Sumatera bagian selatan dan sebagian besar pulau Kalimantan berada pada Agustus dan September.
Dirjen Pengendaliam Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanti pada paparannya melaporkan bahwa menurut data pantauan titik panas sejak 1 Januari hingga 29 Juli 2021, terdapat dua wilayah yang titik panasnya telah berjumlah di atas 100 yakni Kalimantan Barat sebanyak 164 titik dan Riau menyentuh angka 170 titik.
Laksmi menyampaikan upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak telah dilaksanakan bersama-sama dengan kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam patroli terbadu. Hasil rekapitulasi kegiatan pemadaman darat menunjukkan bahwa sebanyak total 1.320 kegiatan telah dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat dan Riau menjadi wilayah terbanyak dilakukan pemdaman dengan total masing-masing 361 dan 282 kegiatan.
Sementara Kepala BPPT Hammam Riza melaporkan upaya TMC yang telah dilakukan di beberapa wilayah rawan karhutla. Ia mengatakan, penambahan volume hujan pada TMC periode Maret-April 2021 cenderung lebih baik dibandingkan periode Juni-Juli 2021. Hal ini sesuai dengan ketersediaan sumber awan potensial masing-masing periode. Secara Historis, curah hujan di Pulau Sumatera pada bulan Juni mulai menurun, sedangkan di Pulau Kalimantan penurunan terjadi mulai bulan Juli, yang diikuti dengan peningkatan potensi kemunculan titik api.
“Untuk memaksimalkan potensi hujan sekaligus meminimalkan potensi kebakaran dengan menjaga tingkat kebasahan lahan, pelaksanaan upaya pembasahan sangat disarankan dilakukan secara kontinyu seperti upaya yang dilakukan Tahun 2020,” katanya.
Kepala BNPB Letnan Jenderal Ganip Warsito menegaskan bahwa selain fokus dalam upaya pengendalian Covid-19, pihaknya akan terus memberikan dukungan pendampingan dalam bentuk bantuan dana siap pakai serta sarana dan prasarana operasi pemadaman darat dan udara.
“Kami juga berkomitmen dalam hal pengerahan sumber daya nasional pada saat keadaan darurat bencana. BNPB juga membangun keterpaduan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dan mendukung KLHK dalam harmonisasi peraturan perundangan untuk pengendalian karhutla,” katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
